Mempertanyakan Arti Kebiijakan Pak Boediono

Sudah tepat seminggu Prof. Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia menaikkan BI Rate hingga 9.25%  sebagai respons terhadap krisis keuangan global yang dipicu oleh ambruknya sector financial di Amerika. Tentu pertanyaan yang tepat kita ajukan adalah apa arti kebijakan ini bagi kita. Saya tentu bukan seorang ekonom handal seperti Faisal Basri atau seperti Boediono sendiri  sehingga pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan ekonomi politik dan dasar-dasar moneter sederhana. Kebijakan ini sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk memberi rasa aman bagi investor yang mulai kelabakan akibat krisis dan berlomba-lomba menarik investasi mereka. Dengan menaikkan BI Rate yang berarti meberikan tambahan incentive bagi investor,  Boediono mengharapkan bahwa investor tersebut tidak serta merta lari dari dunia keuangan Indonesia dan meredam laju inflasi. Artinya jika uang masyarakat dan investor tetap berada di dalam obligasi-obligasi pemerintah maka uang beredar akan semakin sedikit dan laju inflasi di masyarakat akan tertahan dan menghindarkan Indonesia dari krisis moneter babak 2 setelah krisis 1997.

 Namun bagi saya, kebijakan  mempunyai pengaruh yang buruk dalam dua hal.

Pertama, ini hanya akan menguntungkan para spekulan yaitu investor yang melakukan short selling di lantai bursa sehingga meskipun dana mereka tertahan di Indonesia namun uang tersebut sejatinya adalah uang yang disebut Hot Money. Hot Money ini sangat beresiko karena uang ini bukanlah investasi dalam bentuk riil namun lebih kepada uang panas yang sewaktu-waktu bisa pergi kapan saja. Pada tahun 2007 saja Hot Money yang beredar di Indonesia besarnya adalah 17 triliun. Kebijakan yang menguntungkan spekulan ini secara filosofis tidaklah adil bagi saya, anda, dan semua rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kita lah, para pembayar pajak, yang akan menanggung tingginya tingkat BI Rate ini. Kebijakan inilah yang selalu dilakukan oleh Alain Greenspan, Gubernur Bank Federal Amerika setiap terjadi krisis. Dan akibatnya sudah dapat kita lihat di Amerika ketika bank dan lembaga keuangan bertumbangan akibat paradigma gali lubang tutup lubang ini.

Kedua, akibat meningkatnya beban yang harus dibayarkan pemerintah  tentu pada akhirnya akan menghambat pembangunan sektor Riil di Indonesia, sektor yang benar-benar menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Ini adalah langkah mundur bagi pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia. Seharusnya beban tersebut dimanifestasikan dalam bentuk penyaluran kredit mikro kepada sektor usaha kecil dan menengah yang jumlahnya puluhan ribu di Indonesia. Toh merekalah yang paling mampu bertahan ketika krisis moneter.

Pada akhirnya, kebijakan ini tentu saja adalah kebijakan jangka pendek untuk menenangkan pelaku pasar yang panik. Namun perlu diingat bahwa Indonesia, terutama Boediono, perlu memikirkan skema ekonomi jangka panjang yang lebih kukuh.